Di era media sosial yang bergerak serba cepat, istilah cancel culture telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika interaksi daring. Secara sederhana, cancel culture adalah praktik menarik dukungan secara massal terhadap figur publik, individu, atau organisasi setelah mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang dianggap menyinggung atau tidak dapat diterima secara sosial. Meskipun awalnya diniatkan sebagai bentuk akuntabilitas sosial, fenomena ini kini berkembang menjadi pedang bermata dua yang menyimpan risiko serius bagi kesehatan mental semua pihak yang terlibat.
Apa Itu Cancel Culture dan Mengapa Begitu Masif?
Cancel culture berakar dari keinginan masyarakat untuk menegakkan keadilan sosial di ruang digital. Media sosial memberikan kekuatan bagi individu yang sebelumnya tidak bersuara untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Namun, kecepatan penyebaran informasi di platform seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, dan TikTok seringkali membuat penghakiman massa terjadi sebelum klarifikasi atau konteks penuh diberikan.
Fenomena ini bukan sekadar kritik; ini adalah pengucilan digital. Ketika seseorang "dibatalkan", mereka sering menghadapi gelombang hujatan, pemutusan kontrak kerja, hingga ancaman kekerasan. Di balik layar ponsel, ada dampak psikologis nyata yang membekas jauh setelah tagar tersebut berhenti menjadi tren.
Dampak Kesehatan Mental Terhadap Korban (Pihak yang Di-cancel)
Korban cancel culture sering kali mengalami apa yang disebut sebagai trauma siber kolektif. Dampaknya tidak hanya terasa secara profesional, tetapi merusak fondasi kesejahteraan mental mereka.
1. Isolasi Sosial dan Rasa Malu yang Mendalam
Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan penerimaan. Ketika ribuan orang secara serentak menyatakan penolakan, korban akan merasakan isolasi yang ekstrem. Rasa malu (shame) yang muncul berbeda dengan rasa bersalah (guilt). Rasa bersalah berkaitan dengan tindakan, sementara rasa malu berkaitan dengan eksistensi diri—perasaan bahwa "saya adalah orang yang buruk." Ini dapat memicu depresi berat dan kecemasan sosial.
2. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Serangan verbal yang bertubi-tubi, doxing (penyebaran informasi pribadi), dan ancaman pembunuhan dapat menyebabkan gejala PTSD. Korban mungkin mengalami kilas balik (flashbacks), kewaspadaan berlebih (hypervigilance), dan ketakutan terus-menerus terhadap dunia luar, bahkan setelah kemarahan publik mereda.
3. Risiko Ideasi Bunuh Diri
Dalam kasus yang ekstrem, beban emosional dari cancel culture bisa menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Kehilangan mata pencaharian yang dibarengi dengan penghancuran reputasi secara total sering kali membuat korban merasa tidak ada jalan keluar, yang meningkatkan risiko perilaku menyakiti diri sendiri atau ideasi bunuh diri.
Dampak Kesehatan Mental Terhadap Pelaku dan Partisipan
Sering kali kita lupa bahwa mereka yang ikut serta dalam "pembatalan"—para netizen atau pelaku—juga tidak luput dari pengaruh psikologis negatif.
1. Budaya Ketakutan dan Kecemasan (Performative Anxiety)
Banyak orang ikut serta dalam cancel culture karena rasa takut akan dikucilkan jika mereka tidak menunjukkan kemarahan yang sama. Ini menciptakan lingkungan digital yang penuh kecemasan, di mana orang merasa harus terus-menerus memantau perilaku mereka sendiri agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Ini mematikan kreativitas dan autentisitas dalam berkomunikasi.
2. Desensitisasi dan Penurunan Empati
Terlalu sering terlibat dalam kemarahan daring dapat menyebabkan desensitisasi emosional. Pelaku mulai melihat target mereka bukan sebagai manusia dengan perasaan, melainkan sebagai objek atau simbol yang harus dihancurkan. Penurunan empati ini dapat merembat ke kehidupan nyata, membuat individu menjadi lebih skeptis dan kurang toleran terhadap kesalahan kecil orang lain.
3. Kesenangan Atas Penderitaan Orang Lain (Schadenfreude)
Cancel culture sering kali didorong oleh schadenfreude, yaitu kepuasan yang didapat dari melihat kegagalan orang lain. Meskipun memberikan dopamin instan, perilaku ini secara jangka panjang tidak membangun kesejahteraan emosional yang sehat. Alih-alih merasa bahagia karena pencapaian diri, kebahagiaan justru digantungkan pada kehancuran orang lain.
Menuju Budaya Akuntabilitas yang Sehat
Kritik dan akuntabilitas adalah hal yang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, namun ada perbedaan tipis antara meminta pertanggungjawaban dan melakukan perundungan siber (cyberbullying).
Untuk menjaga kesehatan mental kolektif, kita perlu beralih dari cancel culture menuju call-in culture atau akuntabilitas transformatif. Ini melibatkan pemberian ruang bagi individu untuk belajar dari kesalahan, meminta maaf secara tulus, dan melakukan perbaikan tanpa harus dihancurkan identitas kemanusiaannya.
Penting bagi pengguna media sosial untuk mempraktikkan "jeda digital" sebelum ikut menghakimi. Menanyakan pada diri sendiri: "Apakah saya memiliki informasi yang lengkap?" dan "Apakah komentar saya bertujuan untuk memperbaiki keadaan atau sekadar melampiaskan kemarahan?" dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih manusiawi.
Kesimpulan
Cancel culture adalah fenomena kompleks yang mencerminkan kekuatan sekaligus kerentanan masyarakat digital kita. Dampaknya terhadap kesehatan mental korban sangatlah nyata, mulai dari depresi hingga trauma mendalam. Di sisi lain, para pelaku juga terjebak dalam siklus kecemasan dan penurunan empati yang merugikan kesehatan jiwa mereka sendiri.
Di masa depan, tantangan kita bukan lagi tentang siapa yang bisa berteriak paling keras di media sosial, melainkan bagaimana kita bisa menegakkan keadilan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Kesehatan mental adalah aset yang tak ternilai, dan sudah saatnya kita berhenti mengorbankannya demi validasi digital sesaat.
